TNI, Antara Pretorian dan Profesional

Oleh: Amsar Dulmanan (Dosen STEKPI & STAINU, dan Pengkaji Dinamika Politik Elit di Lembaga Kajian 164)

 

Sejarah kehadiran militer (baca-TNI) Indonesia, tentu tidak terpisahkan dari realitas politik yang meyertainya. Apalagi menurut Morris Janowitj[1] bahwa karakteristik militer Indonesia . digolongkan pada ”tentara pembebasan nasional”. Karena keberadaannya berdasar atau bertumpu pada keberadaan laskar-laskar perjuangan rakyat Indonesia yang berjuang untuk melahirkan serta mempertahankan kemerdekaan. Kemudian dalam proses selanjutnya militer mengambil dan memainkan peran sekaligus fungsi strategis dalam membangun kekuasaannya di percaturan politik Indonesia hingga kini.

 

Peran dan fungsi militer dalam politik Indonesia memang bermula pada 17 Oktober 1952 yaitu ketika militer menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan parlemen dan sepenuhnya mengambil alih kekuasaan pemerintahan.[2] Atas tuntutan dari militer tersebut yang oleh Soekarno direspon pada upaya membentuk Dewan Nasional pada Mei 1957, dimana dalam struktur keanggotaan Dewan Nasional tersebut merupakan representasi dari berbagai golongan dan wakil-wakil secara fungsional, termasuk di dalamnya wakil dari pejabat militer.

 

Dari langkah awal keterlibatan militer di Dewan Nasional, kemudian KSAD Jenderal A.H. Nasution melanjutkan dengan konsepsi ”Jalan Tengah” militer yang dimatangkan di Magelang (1958). Lalu berdasar konsepsi jalan tengah sebagai perspektif kiprah politik militer, maka peran dan fungsi militer menjadi masif sebagai satu kekuatan politik secara nasional yang aktif dan dinamis. Disini militer tidak sekadar ”alat” kepentingan-kepentingan politik sipil seperti dalam demokrasi barat,[3] sebaliknya juga bukan merupakan kekuatan politik yang dikenal sebagai ”rezim” militer yang otoriterianisme bahkan dalam sejarahnya bisa totaliter dan menjadi fasisme. Konsepsi politik jalan tengah ini, selanjutnya oleh militer Indonesia dijadikan sebagai pondasi pada konsepsi politik ”dwi fungsi” ABRI yang menjadi penegasan serta penentuan mengenai peran, fungsi dan posisi-posisi sosial ekonomi politik militer.

 

Juga pasca Soekarno ketika Orde Baru muncul, yaitu era kepemimpinan Jenderal Soeharto dimana kekuasaan politis militer makin diberi tempat. Melalui konsep dwi fungsi ABRI militer memainkan peran dan fungsi sebagai dinamisasitor dan stabilisator dalam kehidupan politis berbangsa dan bernegara. Dari pemaknaan dwi fungsi tersebut, kemudian kekuasaan militer dalam percaturan politik di Indonesia menjadi dominan bahkan militer membangun dirinya menjadi kekuatan politik orde baru bersama kaum profesional dan teknokrat di Golongan Karya (Golkar).

 

Hebatnya kekuasaan politik militer dalam Golkar menjadi dasar kekuatan politik penguasa (rezim Soeharto) yang dalam proses kehidupan politiknya menghegemoni ”Birokrasi” sebagai kepentingan politisnya, begitu juga pada partai-partai atau lembaga-lembaga politik tidak luput keberadaannya menjadi terkontrol sebagai perpanjangan dan dukungan terhadap perpolitikan militer. Baru ketika terjadi gerakan politik reformasi (1998) yaitu pasca turunnya Soeharto dari kekuasaan politik (Presiden), keberadaan politik militer mendapat gugatan yang signifikan dalam perubahan kekuasaan politik sipil, sebagai tuntutan demokratisasi politik di Indonesia.

 

Kerangka Teori

 

Untuk mencermati keberadaan politik militer di Indonesia, Samuel P. Huntington mengedepankan dua konsep, yaitu pada konsep militer sebagai ”pretorian” dan sebagai ”profesional”.[4] Militer sebagai pretorian, yaitu militer melakukan politisasi di seluruh kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupinya, bahkan akhir dari ujung politisasi yang dilakukannya menciptakan atau membangun ”masyarkat proterianisme” sehingga lembaga-lembaga politik menjadi tidak efektif baik dalam mensikapi perubahan ataupun dalam upaya-upaya merumuskan kebijakan serta pada tindakan-tindakan politik. Pada aspek sistem politik, partai-partai politik yang terdapat tidak memiliki prosedural dan otoritas dalam pemecahan konflik-konflik, yang biasanya selalu memunculkan ”pragmentasi” kekuasaan. Pragmentasi ini oleh Huntington dibagi ke dalam tiga jenis pragmentasi rezim pretorian yakni pretorian oligarkis, radikal dan bersifat massa.[5]

 

Pretorian yang oligarkis adalah kaum militer bekerja sama dengan pemilik tanah yang luas dan pemimpin-pemimpin agama, dan di luar mereka hampir-hampir tidak ada organisasi yang diperbolehkan berkembang. Adapun mengenai pretorian radikal sering lahir dari pretorian yang oligarkis, pelopornya adalah perwira-perwira reformis dan nasionalistis yang berasal dari golongan menengah, yang mendambakan modernisasi dan pembangunan ekonomi. Aliansi kaum militer pretorian radikal dibangun dengan kelompok-kelompok profesi dan intelektual serta kadang dengan kaum buruh. Pretorian radikal ini yang melahirkan pemerintahan korporatis. Bentuk ketiga pretorian yang bersifat populis, umumnya didukung oleh buruh, mahasiswa dan kelompok menengah. Namun dalam bentuk ketiga, Huntington melihat suatu paradoks dimana kaum militer akan menjadi penjaga yang konservatif dari rezim populis untuk pada akhirnya menggulingkan dan merebut kekuasaannya.

 

Pada sisi militer sebagai profesional, Huntington melihat militer ke depan memiliki ciri ”keahlian”, ”tanggungjawab sosial khusus” dan ”korporasi”. Pada ciri pertama yaitu keahlian yang harus dimiliki militer Indonesia, mengingat ke depan militer adalah profesi. Profesi yang spesifik yang memerlukan pengetahuan serta ketrampilan-ketrampilan. Dengan keahlian yang spesifikasi, menjadi berbanding lurus dengan kemampuannya mengorganisir, merencanakan serta mengarahkan aktivitasnya dalam kondisi dan situasi apapun, baik dalam keadaan perang atau damai. Kedua, bahwa militer profesional mempunyai tanggungjawab sosial yang ”khusus”. Kekhususannya bersandar dari ciri keahlian yang tidak akan bermanfaat dan berarti jika tidak mengarah pada tanggungjawab sosial kediriannya kepada masyarakat. Pada posisi dan arah ini, setiap individu militer mengutamakan kepentingan-kepentingan umum dibandingkan harus melayani kepentingan-kepentingan pribadi.

 

Dan pada ciri korporasi, Huntington mendasari pemikirannya bahwa militer mempunyai ras ”esprit de corp”, yang menjadikannya berbeda dengan kehadiran kelompok-kelompok lain yang keanggotaannya terbatas dan didasari pada kewenangan profesi. Disini militer lebih jauh merupakan suatu ”birokrasi” profesional yang seluruh anggota militer diikat oleh pengabdiannya atau mengabdi pada negara. Tetapi di aspek lain, sebagai satu kesatuan ”corp” militer merupakan kelompok sosial yang harus tetap otonom.

 

Pembahasan

 

Kembali pada militer Indonesia, yang sejak awal keterlibatannya dalam politik memang kentara berkarakter pretorianisme, hal tersebut sangat terlihat diakhir kekuasaan Soekarno menjadi presiden. Militer Indonesia disamping menggulingkan dan menggeser kekuasaan rezim demokrasi terpimpin Soekarno yang populis, juga total menguasai seluruh kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia (Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Kepala desa) –termasuk dalam badan atau lembaga diluar pemerintah. Kekuatan-kekuatan politik di luar kekuatan rejim Soeharto otoritasnya ditekan serta berada dalam pengawasan yang hegemonik seperti yang terjadi dalam keberadaan partai-partai politik yang dikonsolidasikan dalam fusi partai politik serta dalam peristiwa suksesi dan keanggotaan legislatif mendapat ”penelitian khusus” atau harus mendapat restu politik rezim berkuasa.

 

Contoh lain secara signifikan tersaksikan pada kekuatan-kekuatan profesional dan organisasi-organisasi sosial yang terkanalisasi dalam satu jalur pengawasan. Yakni pada HKTI (Himpunan Kerukutanan Tani Indonesia), pada pemuda yaitu KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), Birokrat yang terkontrol melalui Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Dan hampir tidak ada kekuatan-kekuatan politik atau kelompok-kelompok indenpenden di luar negara yang dikenal sebagai kelompok penekan atau kelompok kepentingan, mereka semua mesti terkolaborasi pada kekuatan politik Orde baru, yaitu di bawah pengawasan kekuatan politik militer.

 

Pada perjalanannya, kekuasaan militer Indonesia tidak semata pada pola penghegemoni kekuatan-kekuatan politik yang ada melainkan juga pada aspek penguasaan jaringan ekonomi atau dalam penguasaan kapital lokal. Penguasaan ekonomi militer memang bermula dari kebijakan ”nasionalisasi” yang dilakukan pemerintah (Soekarno) terhadap perusahaan-perusahaan asing, tetapi penguasaannya menjadi radikal saat militer menggunakan Golkar serta elemen yang terdapat di dalamnya. Dengan mengedepankan program-program pembangunan, militer melakukan penguasaan proyek kerja ekonomi tersebut dalam badan-badan usaha negara atau dalam badan usaha yang dibangunnya sebagai perusahaan atau yayasan baru, tentu saja masih dalam konsep ”patron klein” kekuasaan politik Golkar (baca-militer), dibawah otoritas rezim Soeharto.

 

Maka tidak berlebihan jika ekspansi ekonomi militer masif merambah setiap sektor-sektor usaha, parahnya kekuasaan militer pada sektor ekonomi selaras dengan penguasaan jaringan birokrasi Indonesia. Hampir dipastikan pada setiap jabatan pimpinan di segala lapisan birokrasi adalah seorang militer aktif yang dikaryakan, yang didasari oleh dwi fungsi ABRI. Kalaulah harus dipimpin oleh sipil, individu yang ditempatkan merupakan bentuk korporatisme dari perpanjangan kepentingan militer. Realita penguasaan jaringan birokrasi bagi kepentingan ekonomi atau kekuasaan politik militer, ini yang oleh Arief Budiman sebagai wujud kekuasaan otoriter birokratis rente Orde Baru.[6]

 

Pada penumpukan dan pengusaan otoritas jaringan birokrasi dan aset-aset kapital, militer memainkan peran sebagai pelaku rente, Iswandi mengatakan sebagai ”rent capitalist-bureaucrat Military”.[7] Militer menguasai birokrasi dan mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan politik untuk membangun kepentingan ekonominya, sehingga terjadilah akumulasi modal yang terpusat pada segelintir orang dalam jaringan pelaku-pelaku ekonomi rente tersebut.. Masalahnya dalam sistem ekonomi rente akuntabilitas menjadi tidak terkontrol bahkan terjadi tindakan monopolistik atas usaha-usaha yang signifikan bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi bangsa, sedang disisi lain terjadi pembesaran anggaran dari realitas anggaran yang diperlukan dari obyek pekerjaan sebagai kerja pembangunan yang dilakukan negara.

 

Terlebih lagi monopoli ekonomi yang dilakukan korporatisme militer kerap melibatkan jalur modal nasional, terutama pada modal skala besar. Anggaran proyek atas pekerjaan difasilitasikan oleh negara, adakalanya harus meminjam modal asing dari beberapa lembaga keuangan yang ada di luar negeri (IGGI, IMF, World Bank, dsb) yang akhirnya terakumulasi menjadi hutang negara, menjadi beban pembangunan nasional mendatang sebagaimana kini menjadi kenyataan Indonesia.

 

Semua perilaku ”pretorianisme” Orde Baru (militer) terjadi ke segala arah, menghegemoni kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada sebagai upaya membangun kepentingan dalam kekuasaan yang terawasi. Dampak turunannya adalah pada pola-pola jaringan yang terkontrol dari setiap individu sebagai jaringan atau bagian kolaborasi kepentingan militer. Lalu penguatan jaringan untuk mengawasi dan mengontrol menjadi tindakan selektif dalam segala aspek kekuasaan dan sumber daya politik di Indonesia. Kekuasaan politik Indonesia membentuk kekuasaan dari rezim otoriter ”birokratis” dengan pendekatan ”militeristik”. Walau yang terlihat secara verbal, kekuasaan Indonesia dijalankan dalam sistem ”demokratis”, dimana terdapat prasyaratnya yaitu adanya pembagian kekuasaan, partai-partai politik, pemilu yang dijalankan secara periodik.

 

Realitas yang seolah-olah Indonesia demokratis, atau konsepsi demokratisasi menurut konsepsi dan kepentingan politik militer ini, baru mendapat perlawanan cukup signifikan ketika secara perlahan kelompok-kelompok ”pro”-demokrasi mulai menggagas bahwa Indonesia perlu liberalisasi atau perubahan politik dari sistem pemerintahan ”militeristik” yang tidak kondusif lagi. Kesadaran perubahan tersebut diperkuat oleh hadirnya beberapa krisis yang terjadi seperti krisis pangan, krisis ekonomi dan yang menjadi penting adalah rezim orde baru mengalami delegitimasi ”politik” rakyat.

 

Dalam hal ini wacana perubahan dan keinginan terhadap pencerahan politik menjadi perpektif bagi rakyat Indonesia secara umum, dan tuntutan atas perubahan ini dikenal dengan proses kesadaran ”demokratisasi”. Berbagai kekuatan-kekuatan anti kemapanan, kekuatan pro-demokrasi serta gerakan-gerakan kritis terhadap kekuasaan ”militer” orde baru merupakan dinamika politik yang tidak terbendung. Tahun 1998, Soeharto, rezim orde baru, kekuasaan militer tumbang dan digantikan oleh rezim baru –masih dari sistem kekuasaan lama—yang menempatkan Habibie, wakil Presiden dari Soeharto dilantik menjadi presiden dengan agenda menjalankan reformasi dan penyelenggaraan pemilihan umum nasional.

 

Perubahan politik ”reformasi” 1998, tidak serta merta membawa perombakan dan liberalisasi terhadap sistem kekuasaan orde baru yang militeristik itu. Terlebih bila dipahami bahwa perubahan demokrasi yang terjadi sebatas akumulasi dari tipe-tipe perubahan transisional, bukan radikal revolusioner. Pemindahan kekuasaan yang terjadi merupakan keputusan politik yang tidak terjadi secara sekaligus, namun didasari dengan dan dari sejumlah pemegang kekuasaan institusional yang semula merupakan pemerintah koalisi ”korporatisme” orde baru karena berbagai kondisi yang merubah kepentingan-kepentingan politiknya ke depan harus memberi jalan bagi terbentuknya institusi-instisi demokratis, sebagai tuntutan perubahan politik transisional.

 

Peristiwa pemindahan kekuasaan Soeharto kepada Habibie (Sipil) adalah perubahan kekuasaan dari otoriterian menuju demokratisasi yang konseptualisasinya ”kompromistis” dari jalur kepentingan-kepentingan perubahan politik di internal rezim berkuasa dan kekuatan-kekuatan eksternal dari barisan oposisi pro-demokrasi, atau pihak asing (eksternal) terhadap kekuasaan di Indonesia sebagai tuntutan terhadap kekuasaan ekonomi global dari proses modernisasi – termasuk kapitalis nasional sebagai kelas menengah baru yang masih perpanjangan kapitalis asing di luar sistem pemerintahan. Maka perubahan politik bisa dicermati pada struktur kepentingan yang terfokus pada keseluruhan ”kepentingan” yang terlibat, satu di antaranya adalah dari kepentingan Angkatan Bersenjata atau militer pada peneguhan dan memelihara otonomi korporatismenya.[8]

 

Berangkat dari konsepsi di atas, transisi politik ”reformasi” di Indonesia pada proses-proses perubahannya memiliki beberapa karakteristik kendala dan permasalahan. Karakter pertama adalah pemegang kekuasaan baru –yang berkarakter rezim lama, menempatkan perubahan politiknya pada upaya untuk membalikan keputusan liberalisasi awal, yaitu peneguhan kembali otoritas kekuasaan politiknya. Sikap ini oleh Dahl atau para penganutnya diyakini bahwa pembukaan sistem politik memberi garansi pada situasi dan kondisi dimana biaya ”toleransi” politiknya jauh lebih besar daripada biaya ”represi”. [9] Kedua, bahwa pemegang kekuasaan dapat berupaya untuk mengkonstruksi aturan-aturan formal dan informal yang menjamin berbagai kepentingan dasarnya (inti) bahkan dalam konteks rezim demokratis yang menggantikannya. Mereka menerapkan sekadar demokratisasi, atau demokrasi terbatas.[10] Ketiga, dalam proses demokratisasi yang berlangsung, aparatus keamanan (militer) dari rezim otoriterian dapat berupaya untuk mempertahankan berbagai prerogatifnya secara utuh.

 

Untuk itu, dalam kasus militer Indonesia memang tidak dapat terlepas dari masalah dasar terhadap proses transisi demokrasi yang berlangsung. Tututan militer kembali ke barak dan keluar dari peran aktif politiknya merupakan kerja politik yang membutuhkan sekian banyak ”rakyat ”cerdas”, karena harus menapaki keterlibatan awal militer dipercaturan politik Indonesia sejak 17 Oktober 1952 hingga munculnya pretorian ”korporatisme” dalam sistem politik Indonesia sampai saat ini. Sejauhmana militer sebagai organisasi yang otonom berdasarkan persetujuan masyarakat politik memiliki orientasi kepada kekuasaan, atau menundukkan diri terhadap kekuasaan sentral yakni rezim dan melupakan masyarakat?

 

Disinilah, pemahaman tentang militer dan tuntutan karakter profesionalitasnya menjadi tidak terpisahkan. Apalagi bila tercermati bahwa Indonesia sebagai negara bangsa dan keberadaan militer menjadi kebutuhan atas upaya-upaya pelindungan atas masyarakat bangsa[11] sekaligus sebagai penjaga kedaulatan teritorial republik Indonesia. Sementara keterkaitan dengan hubungan sipil-militer pun sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh harmonisasi (yang subyektif dan yang obyektif) antara masyarakat politik dan orde politik. Interaksi yang terjadi menunjukan stabilitas yang dimanis atau melahirkan kelabilan yang hanya melahirkan hubungan yang subyektif[12] atau kepentingan-kepentingan kelompok politik dominan, dan pada hubungan yang labil akan membentuk campur tangan militer dengan segala sikap dan karakter pretorianismenya.

 

Militer profesional, adalah suatu yang signifikan terhadap perubahan negara bangsa ke depan, yaitu sebagai kebutuhan terhadap modernisasi sekaligus tanggung jawab militer terhadap sikap pengabdiannya kepada masyarakat dan negara. Maka dalam konsepsi perubahan terhadap karakter pretorianisme menjadi profesionalisme pada militer Indonesia yang menjadi perioritas utama adalah meletakan norma dan struktur wewenang yang membatasi dan mensahkan tindakan politik. Seperti yang diingatkan Weber, bahwa struktur wewenang menentukan pola-pola formal dan informal dengan mana kekuasaan terbagi dan terorganisasi dalam hubungan dengan pembuatan dan penerapan keputusan-keputusan otoritatif peranan dan hubungan melalui mana wewenang didistribusikan dan dilaksanakan.[13]

 

Dengan demikian, bidang atau konteks tindakan politik dan interaksi politik yang melingkupinya berubah sesuai dengan perubahan di dalam jenis hubungan politik yang ada juga yang berkembang, yang gilirannya tergantung dari perubahan nilai, struktur, atau peranannya masing-masing. Sebagai contoh, ciri dasar negara bangsa yakni kecenderungannya memonopoli penggunaan kekuatan secara normatif, dan saat bersamaan hadir otonomi organisasi atau birokrasi sebagai ciri utama organisasi militer ”modern”. Disini menunjukan keterkaitan ketat antara negara bangsa dan organisasi militernya karena pengembangan bentuk-bentuk organisasi modern dalam segala bidang serupa dan mirip dengan pembangunan serta perluasan aministrasi birokrasi. Secara empiris memang ditunjukan dalam peradaban barat dalam hal keberadaan negara dan gereja, partai-partai politik, dunia usaha, kelompok-kelompok kepentingan, klub profesional, termasuk militer di dalamnya yang berkembang menurut tradisi-tradisi yang membangunnya.

 

Dari konsepsi perubahan yang ketat dan saling keterkaitan, seperti halnya negara bangsa modern yang bersifat birokratis, juga pada militer modern merupakan militer yang birokratis, jauh hari Weber telah merumuskan karakteristik ”birokrasi”[14] modern. Karakter pertama adanya rasionalitas dalam proses pembuatan keputusan, yaitu adanya pola tingkah laku yang sangat sesuai dengan pencapaian sejumlah tujuan dan menangkal segala bentuk kendala yang menghadang. Kedua adanya pola-pola hubungan sosial yang bersifat impersonal, termasuk operasi penerapan peraturan juga secara impersonal. Ketiga adanya sentralisasi kekuasaan, yaitu meletakan superordinasi dan subordinasi hubungan-hubungan subyek ke dalam peraturan-peraturan yang bersifat impersonal. Karakter akhir adalah pada pelembagaan tugas-tugas melalui peraturan-peraturan, peranan-peranan dan kode-kode etik tertentu.

 

Bagi Weber hanya dari struktur militer yang birokratis dimana memungkinkan adanya pengembangan pendirian dan prinsip-prinsip profesionalisme militer yang sangat dibutuhkan bagi perlindungan dan pengamanan yang permanen terhadap suatu wilayah teritorial kekuasaan politik negara. Bahkan menurut Huntington, profesionalisme organisasi militer bukanlah suatu ideal yang abstrak. Profesionalisme merupakan orientasi normatif yang berisi nilai-nilai yang berkaitan secara organis dengan perkembangan historis negara bangsa yang modern. Di Barat, tentara dahulu berfungsi sebagai ujung tombak terdepan untuk merebut kemerdekaan, penjamin integritas teritorial dan pelindung rezim nasional yang baru. Lalu pada saat ketertiban politik ditegakkan, organisasi militer menuntut pengutamaan dan integritas organisasi. Tentara mengharapkan norma-norma dan tindak-tindak tertentu, yang sepanjang perkembangan waktu sebagai kesejarahannya telah dilembagakan dalam hubungan dengan negara.

 

Lembaga militer modern menyusun pola struktur organisasinya sesuai dengan pola struktur negara bangsa, dan orientasi organisasinya dirancang untuk melanjuti dan melestarikan integritas negara bangsa. Oleh sebab itu, krisis korporatisme diperhadapkan dengan profesionalisme ternyata baru terwujud bila ada peningkatan kompleksitas masyarakat mulai mengingkari relevansi konsep-konsep tertentu tersebut, sehingga menggerakan militer kembali menganut dasar-dasar tradisi pada sikap patriotismenya, yakni ”tugas, kehormatan dan tanah air”.[15]

 

Selanjutnya berpijak atas perubahan-perubahan rasional dalam negara modern maka ”reformasi” politik yang terjadi yang menuntut perubahan pada institusi dan karakter militer bisa dilihat sejauhmana ”rasionalitas” terbangun dari sistem kekuasaan-kekuasaan yang terbentuk setelahnya. Begitu juga jawaban tentang profesionalitas bagi militer Indonesia benarkan bertolak dari birokrasi yang rasional, sehingga keberadaan militer yang profesional bukan sebagai alat dari kepentingan politik rezim yang berkuasa melainkan atas dasar kebutuhan pada modernisasi organisasi militer pada perspektif ”abdi” negara. Namun satu hal yang menjadi penting adalah bahwa keterlibatan militer dalam penghelatan kekuasaan politik, didasari pada karakter kekuatan politik ”sipil” yang tidak dapat mengkonsolidasikan segenap kepentingan politiknya, melainkan terberai pada kepentingan-kepentingan yang saling menegasikan satu dengan lainnya, bahkan di antaranya melibatkan militer dalam sistem kekuasaan korporatisme yang baru, yang mungkin lebih otoriter dari rezim sebelumnya.

 

Kesimpulan

 

Sejarah kehadiran militer Indonesia memang telah ada bersamaan dengan lahirnya negara Indonesia, yaitu ketika dikonsolidasikan sebagai kekuatan nasional dalam Badan Keamanan Rakyat pada 29 Agustus 1945 dan diubah lagi pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Keberadaannya selaras dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara bangsa dan militer merupakan kebutuhan dari tanggung jawab negara untuk menjaga teritorial wilayah kedaulatan negara serta pada upaya-upaya melindungi warga masyarakat bangsa.

 

Namun keterlibatannya secara politik bermula dari peristiwa 17 Oktober 1952, ketika militer menuntut Presiden Sukarno untuk membubarkan Parlemen serta mengambil alih kekuasaan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Presiden. Baru di saat Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional pada Mei 1957, militer pertama kali dilibatkan dalam struktur kepengurusan Dewan Nasional bersama wakil-wakil dari golongan fungsional lainnya. Selanjutnya diperkuat lagi dengan lahirnya konsepsi ”jalan tengah” pada tahun 1958 di Magelang, yang kemudian konsepsi tersebut dikenal sebagai ”Dwi Fungsi” ABRI.

 

Dengan dwi fungsi tersebut militer, dibawah kekuasaan Soeharto masif memainkan peran signifikan terhadap hampir di seluruh kehidupan politik bernegara. Militer membangun kekuatan politiknya dalam sekretariat bersama ”Golongan Karya (Golkar)” dengan kaum teknokrat dan prefesional, dimana kelak penguasaan dan pengaruh politiknya tidak sebatas pada unit-unit politis melainkan meluas pada pemaknaan penguasaan sektor-sektor ekonomi, sosial dan budaya. Disini militer memiliki peran ganda , seperti yang diungkap Huntington, dalam karakter pretorian sekaligus sebagai profesional terhadap perubahan-perubahan politik yang menyertainya.

 

Dengan semangat dan sifat otonom korporatisme yang dimiliki, militer melalui karakteristik Jenderal Soeharto yang mengakumulasikan semua simbol kekuasaan, yaitu sebagai presiden, sebagai mandataris MPR , sebagai panglima tertinggi ABRI serta sebagai ketua Dewan Penasehat DPP Golkar, melakukan sentralisasi kekuasaan politik negara yang terpusat dalam pengawasan dan kontrol militer. Dengan menggunakan negara dan jaringan korporatismenya, militer melemahkan semua potensi sosial politik dari kelompok-kelompok kepentingan yang ada di Indonesia, baik melalui tindakan formal dan konstitusionsl, maupun pada tindakan non-formal pada konsepsi tata-susunan kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Dengan dalih ”Militer” profesional, dimana militer diletakan sebagai suatu yang signifikan terhadap perubahan negara bangsa ke depan, yaitu sebagai kebutuhan terhadap modernisasi sekaligus tanggung jawabnya terhadap sikap pengabdiannya kepada masyarakat dan negara. Maka dalam konsepsi perubahan terhadap karakter pretorianisme menjadi profesionalisme pada militer Indonesia yang menjadi prioritas utama adalah meletakan norma dan struktur wewenang yang membatasi dan mensahkan tindakan politik. Militer menjarah kewenangan politik sipil serta kewenangan politik negara, masuk dan memanfaatkan birokrasi sebagai alat dari bangunan kepentingan ”korporatisme” politik militer.

 

Baru, ketika terjadi proses ”delegitimasi” terhadap kekuasaan militer dari menguatnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap perubahan politiknya menuju tahapan yang lebih baik, juga menguatnya kelompok-kelompok pro-demokrasi yang mengkritisi peran dan fungsi militer dalam perspektif politik, serta adanya kepentingan program liberalisasi ”eksternal” sebagai intervensi kepentingan asing terhadap situasi ”stagnansi” tata kehidupan yang tidak menguntungkan bagi konsep globalisasi politik Barat di Indonesia, militer dan kekuasaan orde baru dikritisi hingga proses kejatuhan Soeharto tahun 1998 yang dilanjuti pada tuntutan perubahan ”transisi” demokrasi, sekaligus untuk menempatkan militer kembali ke barak.

 

Tetapi kembali pada konsepsi bahwa perubahan-perubahan ”rasional” dalam negara modern, maka ”reformasi” politik yang terjadi yang menuntut perubahan institusi dan perubahan terhadap karakteristik ”politik” militer dilihat sejauhmana ”rasionalitas” tercermin dalam sistem kekuasaan-kekuasaan politik yang terbentuk setelahnya. Begitu juga jawaban tentang pretorianisme dan profesionalisme bagi militer Indonesia benarkah bertolak dari ”birokrasi” yang rasional, sehingga keberadaan militer bukan sebagai alat dari kepentingan politik rezim yang berkuasa melainkan atas dasar kebutuhan pada modernisasi organisasi militer pada perspektif ”abdi” negara, yang melindungi warga negara dari ancaman serta ganguan apapun.

 

Catatan Kaki:

 

1. Morris Janowitj, The Militery in the Political Development of New Nations: An Esssay in Comparative Analysis, Second Edition. Chicago and London, 1965. hal. 4. Lihat juga, Nugroho Notosusanto, Angkatan Bersenjata Dalam Percaturan Politik di Indonesia. Analisa Kekuatan Politik di Indonesia. Jakarta: LP3ES, Cet. 2, 1988. Hal. 4.

 

2. Nugroho Notosusanto, Ibid, hal. 22.

 

3. Abdul Haris Nasution, “Peristiwa 17 Oktober 1952” dalam Purnawirawan, no. 12 – Januari 1975, hal. 64. Lihat Nugraho Notosusanto, Ibid, hal. 22-23.

 

4. Samuel P. Huntington, The Soldier and the State: the Theory and Politics Civil – Military Relations. Cambrigde, Harvard University Press, 1957. Lihat Amos Perlmutter, Militer dan Politik. Jakarta: Rajawali Pers, cetakan kedua 2000, hal. Vi.

 

5. Lihat Burhan D. Magenda dalam pengantar buku Amos Perlmutter, Ibid, hal. xvi

 

6. Ariet Budiman, Negara dan Pembangunan. Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991, hal. 1-22.

 

7. Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru: Keterlibatan ABRI dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Rezim Otoriter. Bandung: Rosda, 1998, hal. 249-265.

 

8. Lihat Adam Przeworski tentang sejumlah masalah dalam studi transisi menuju demokrasi, dalam Guillermo O’Donnell, dkk, Transisi Menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai Perspektif. Jakarta: LP3ES, 1993, hal. 75-103.

 

9. Robert A. Dahl, Polyrchy: Participation and opposition. Ney Haven: Yale University Press, 1971.

 

10. Pada demokratisi terbatas, argumentasi dan alasan yang dibangun adalah bahwa dalam “hakekat” demokrasi tidak ada satupun kepentingan yang terjamin dan “kompromi” demokratis bukan menupakan kompromi substantive, yang dilakukan hanya merupakan kompromi institusional bergantung. Lihat Adam Przeworski, Op.Cit.

 

11. Lihat Amos Perlmutter, Op.Cit, hal. 29-58.

 

12. Untuk analisa subyektif dan obyektif dari sebuah rezim, lihat Samuel P. Huntington, Op.Cit, hal. 80-85

 

13. Lihat Amos Perlmutter, Op.Cit, hal. 31. Lihat juga L. Laeyendecker, Tata, Perubahan dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

 

14. Weber meletakan birokrasi sama atau tidak berbeda dengan organisasi. Posisi ini dikritisi terutama oleh Alvin Gouldner, dalam Pattern of Industrial Bureucracy. Glencoe, III: Free Press, 1954 dan Helen Constas dalam “Max Weber’s Two Conceptions of Bureucracy”, American Journal of Sociology 63, 1956: 400-109 . Mereka menegaskan bahwa Weber gagal memisahkan antara birokrasi teknis dan hukuman (penguasa otoriter) birokrasi. Seperti dalam Amos Perlmutter, Ibid., hal, 34.

 

Daftar Pustaka:

 

Abdurraman Wahid, dkk, Berpolitik atau Kembali ke Barak. Yogyakarta: BIGRAF, 1999.

 

Amos Perlmutter, Militer dan Politik. Jakarta: Rajawali Pers, cetakan kedua 2000.

 

Ariet Budiman, Negara dan Pembangunan. Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991.

 

Farchan Bulkin, Analisa Kekuatan Politik di Indonesia. Jakarta: LP3ES, Cet. 2, 1988.

 

Guillermo O’Donnell, dkk, Transisi Menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai Perspektif. Jakarta: LP3ES, 1993.

 

Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru: Keterlibatan ABRI dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Rezim Otoriter. Bandung: Rosda, 1998.

 

Larry Diamond & Marc F. Plattner, Hubungan Sipil –Militer & Konsolidasi Demokrasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

 

L. Laeyendecker, Tata, Perubahan dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

 

Morris Janowitj, Hubungan-Hubungan Sipil-Militer. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

 

Morris Janowitj, The Militery in the Political Development of New Nations: An Esssay in Comparative Analysis, Second Edition. Chicago and London, 1965.

 

Nur Iman Subono, Taktik Negara Menguasai Rakyat. Yogyakarta: Lappera, 2003.

 

Peter Briton, Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1996

 

Rivai Nur, dkk, Saatnya Militer Keluar dari Kancah Politik. Jakarta: PSPK, 2000.

 

Robert A. Dahl, Polyrchy: Participation and opposition. Ney Haven: Yale University Press, 1971.

 

Samuel P. Huntington, Tertib Politik: Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

 

Samuel P. Huntington, The Soldier and the State: the Theory and Politics Civil – Military Relations. Cambrigde, Harvard University Press, 1957.

 

Santoso, ABRI Punya Golkar. Jakarta: ISAI, 1996.

 

Zainuddim Maliki, Birokrasi Militer dan Partai Politik dalam Negara Transisi. Yogyakarta: Galang Pers, 2000.

 

__________, “Hubungan ABRI-GOLKAR”, Jurnal Ilmu Politik. Jakarta: AIPI-Gramedia, 1990.

 

__________, “Militer Dalam Transisi Politik”, Jurnal Ilmu Politik Progresif. Jakarta: Political Science Forum, Vol. II Nomor 1, Oktober 2002.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s