Pembangunan Politik di Negara Baru (Pascakolonial)

Oleh: Amsar Dulmanan (Dosen STEKPI Jakarta, anggota tim kerja di Lembaga Kajian 164)

 

Pembangunan Politik bagi negara-negara baru yang muncul setelah tahun 1945-an menjadi pemikiran tersendiri, dimana keberadaannya secara politis tidak dapat terpisah pada proses perubahan-perubahan dan kepentingan politik global, terutama pada kepentingan “ideologisasi” pembangunan politik dari Negara kapitalis dan tuntutan kepada arah perubahan menuju pemerintahan yang demokratis. Juga terhadap pemaknaan kedaulatan negara baru yang independent, yang menjalankan kekuasaan politiknya tanpa intevensi dari pengaruh-pengaruh luar, tentu pada upaya memaknai negara sebagai bangunan kebangsaan yang kokoh.

 

Bagi negara pasca kolonial keterikatan terhadap perubahan politik dunia dan rasa keinginan berdaulat dengan karakteristik sendiri inilah yang kemudian menjadi problem pada bentuk negara dan sistem pemerintahan, juga pada pilihan program “pembangunan” politik yang dilaksanakannya. seperti kehadiran kelompok sosial atau elite yang mempunyai tradisi pendidikan barat, sebagai bentukan dari Kolonialisme “peodal”, dimana mereka dalam fase kemerdekaan menjadi kelompok politik tersendiri yang berelasi bagi kepentingan “elite” peodalis dan borjuis semata. Sedang di sisi lain terdapat “rakyat” yang tumbuh menjadi kelompok revolusioner dan bersandar pada identitas “lokalitas” kediriannya.

 

Dan dari dua kelompok sosial politik tersebut yang kemudian memunculkan perspektif pembangunan politik yang berbeda, yaitu kelompok “elite” yang mengacu pada pemikiran-pemikiran politik barat (demokrasi Barat) dan kelompok “rakyat” yang tetap bersikukuh pada nilai atau ideologi yang dimiliki (Islam, nasionalis atau sosialis) sebagai anti tesis pemikiran yang berbau “kolonialisme”. Sehingga hadir Negara yang memaknai demokrasi sebagai bangunan monarkhi konstiusional (Malaysia) atau sosialisme kapitalistik (model Vietnam, Cina saat ini), walau fase awal keberadaannya merupakan wujud dari rejim “otoriterian”.

 

Keterpecahan di atas juga diperkuat oleh rekayasa kolonialisme yang tidak pernah berkeinginan menyatukan sikap-sikap kedaerahan yang ada menjadi kesatuan “nasionalisme”, yaitu sebagai identitas atau kesetiaan nasional. Sejak awal sifat kedaerahan dipelihara dalam makna “altruistik” etnisisme. Kolonialisme selalu tidak memberikan kemungkinan berkembangnya etnisitas menjadi kesatuan (unity}/loyalitas nasional sehingga kedaerahan pada akhirnya berkarakter primordialisme yang melahirkan kecurigaan terhadap sesama anak bangsa atau hanya mementingkan kelompoknya masing-masing dan tidak membentuk identitas nasional dari suatu negara. [1]

 

Ketersepihan Primordialisme dan tidak terbangunnya nasional identitas itulah yang selanjutnya menuntut kekuasaan atau kelompok masyarakat yang berkuasa menjadikan Negara sebagai instrumen kebijakan membangun bangsa (nation building) walau dilakukan tidak saja sebagai perubahan alamiah dan persuasif melainkan juga dengan “koersif” kekerasan, seperti dalam kasus Burma yang mengkonsolidasikan kelompok separasi etnik dalam sebuah konsepsi the etnocratic state, Malaysia yang tetap pada political racial class dengan menempatkan Melayu sebagai kelas sosial yang dihidupi oleh Negara. Juga kasus Indonesia dalam konsep negara otoriter birokratiknya dengan melibatkan peran militer dalam kekuasaan politik orde baru, yang menjalankan politik “ideologisasi” religion guna meneguhkan kekuasaannya bukan seharusnya berfungsi sebagai pemersatu dan membangun loyalitas terhadap negara.

 

Tetapi secara mendasar, pembangunan politik yang dilakukan Negara pada upaya “nation building” menempatkan seluruh karakter sosial, dalam Pemikiran Lucyan Pye ditempatkan pada persamaan (Equality), kapasitas (Capacity) , perbedaan (Differenciation) dan spesialisasi (Specialization).[2]

 

Pye mengedepankan sepuluh pendekatan dalam pembangunan politiknya, pertama adanya kondisi politiyang korelasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kedua, merupakan tipe/patron dari masyarakat industri barat. Ketiga, sebagai modernisasi politk atau bentuk masyarakat modern. Keempat, Pembanguan politik yang dilakukan dalam kerangka wujud negara bangsa. Kelima, sebagai pembangunan administrasi dan rasionalisasi hukum. Keenam, sebagai mobilisasi dan partisipasi atau perluasan partisipasi masyarakat. Ketujuh, sebagai pembangunan modernisasi (demokratisasi). Kedelapan, upaya stabilisasi dan perubahan bertahap. Kesembilan, sebagai mobilisasi kekuasaan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat. Kesepuluh, sebagai satu aspek dari proses multidemisional dalam perubahan sosial.

 

Disini Negara Negara baru ditempatkan pada kebutuhan perubahan menuju demokratisasi dengan pijakan dasarnya adalah konsep politik dalam pendekatan behavioral approach, bukan lagi sebatas institusionalisasi (di jaman kolonialisme). Seperti membangun institusi politik (legislatif, ekskutif dan yudikatif) dan juga keberadaan partai politik, yang dipercaya sebagai wadah aspirasi rakyat untuk berkiprah dikekuasaan walau pada realitasnya banyak partai politik merupakan masalah bagi terbentuknya identitas nasional karena lebih primordial. Partai Politik bahkan malah membentuk sistem rejim berkuasa yang mementingkan kepentingan sendiri dan relasi kelompok pendukungnya.

 

Nation building, sebagai proses perubahan multidimensional yang bersifat etnosentris merupakan sebuah pemaknaan stabilisasi menuju demokratisasi, yang di dalamnya memungkinkan hadirnya kekuatan-kekuatan politik di luar kekuasaan negara, yakni “civil society”. Disini tentu saja mengedepankan tuntutan atas relasi-relasi diantaranya hubungan Negara dengan masyarakatnya, terutama tentang bentuk partisipasi politik masyarakat. Hubungan antar kelompok-kelompok sosial yang ada sebagai bingkai pewujudan kesatuan dan loyalitas kepada kekuasaan Negara, termasuk hubungan masyarakt (civil society) dengan kekuatan militer. Namun kesemuanya mengarah pada dua aktor politik yang kondusif untuk berpartisipasi dalam bentuk-bentuk pembangunan politik, sekaligus sebagai dinamika menuju demokratisasi, yaitu negara (state) dan masyarakat sipil (sivil society).[3]

 

Pembangunan politik yang dilakukan Negara pada upaya menciptakan nation building (identitas nasional) merupakan kompleksitas dari persoalan budaya politik, sosial politik, partisipasi politik, stabilitas politik, nasionalisme, institusi politik, pembangunan administrasi , hukum dan juga demokrasi. Kesemuanya adalah perubahan yang multidimensional dari keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang ada dengan seperangkat nilai kediriannya (identitas lokalnya) yang bersifat etnosentris.

 

Catatan Kaki:

 

1. Keterpecahan yang primordialisme dari berbagai kepentingan sangat kentara pada studi perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu antara kelompok yang menginginkan revolusi nasional (Soekarno-hatta) dengan kelompok yang kukuh pada revolusi sosial (Tan Malaka dan Syarir). Lihat George McTurnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia; Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bersama UNS Pers, 1995.

 

2. Lihat, Lucyan Pye, “The Concept of Political Development” dalam J.L. Finkle dan R.W. Gable, Political Development and Social Change. New York: John Wiley & Sons, Inc. 1966. hal, 83-118.

 

3. Lihat arief Budiman, State and Society in Contemporary Indonesia, Monash University, 1991. Lihat juga Robert A. Dahl, “The Problem of Civic Competence” dalam Jounal of Democracy (Vol.3/No.4, October 1992) seperti ditulis Faisal Siagian, “Demokratisasi Dalam Perspektif Negara dan Civil Society dalam Otonomi dan Demokratisasi”, Analisis CSIS, tahun XXIII, No.4 Juli-Agustus 1994.

 

1 Komentar

  1. ???????$$$$$????!!!!%%%%$$$$???????


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s